Jangan Kaget! Ini Dampak Luar Biasa Demo Ojol 20 Mei 2025 yang Belum Anda Sadari.
Mei 19, 2025
 |
| Ilustrasi. Driver ojek online (ojol) tribun |
ElangID - Pada Selasa, 20 Mei 2025, ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi Akbar 205" yang dipusatkan di Jakarta, serta berlangsung serentak di berbagai kota di Indonesia. Aksi ini diorganisir oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama sejumlah aliansi seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK. Sekitar 500.000 pengemudi diperkirakan terlibat, baik melalui aksi turun ke jalan maupun mematikan aplikasi (offbid massal), yang menyebabkan lumpuhnya sebagian besar layanan transportasi daring di Indonesia.
Isu Besar di Balik Demo
Demo ini merupakan puncak kekecewaan pengemudi ojol terhadap pelanggaran regulasi oleh perusahaan aplikator, yang dianggap merugikan kesejahteraan mereka. Berikut adalah isu-isu utama yang memicu aksi:
Pelanggaran Regulasi Potongan Biaya AplikasiBerdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No.1001 tahun 2022, aplikator hanya boleh memotong biaya sewa aplikasi maksimal 15% ditambah 5% untuk kesejahteraan pengemudi. Namun, banyak aplikator diduga mengenakan potongan hingga 50%, bahkan ada laporan hingga 70% dalam beberapa kasus. Hal ini menyebabkan pendapatan pengemudi sangat kecil, misalnya hanya Rp5.200 dari pesanan Rp18.000. Pengemudi menuntut potongan biaya dikurangi menjadi maksimal 10%.
Ketidakadilan Sistem Tarif dan Program Aplikasi
Pengemudi memprotes tarif rendah yang tidak seimbang dengan biaya operasional, serta program aplikasi seperti "aceng" (pesanan prioritas), slot, double order, dan hemat, yang dianggap diskriminatif dan merugikan. Mereka menuntut revisi tarif dan penghapusan program-program ini untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil.
Minimnya Payung Hukum dan Perlindungan Pemerintah
Pengemudi menuntut payung hukum yang jelas untuk melindungi hak mereka sebagai pekerja informal, termasuk dalam RUU Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan DPR RI, untuk menegakkan regulasi yang ada dan memberikan sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar. Selama ini, aksi damai sejak 2022 dianggap tidak direspons serius oleh pemerintah maupun aplikator.
Kondisi Kerja yang Tidak Layak
Selain potongan tinggi, pengemudi mengeluhkan kondisi kerja yang memeras tenaga, seperti tekanan untuk menerima pesanan dengan tarif murah dan kurangnya jaminan kesejahteraan seperti tunjangan hari raya (THR). Aksi sebelumnya pada Februari 2025 oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyoroti isu THR yang belum terpenuhi.
Detail Aksi Demo
Lokasi dan Waktu: Aksi di Jakarta dipusatkan di tiga titik strategis: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Selain Jakarta, aksi serentak digelar di kota-kota seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.Skala Peserta: Diperkirakan 250.000–500.000 pengemudi dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan Banten, turut serta. Massa juga akan menyebar ke kantor-kantor aplikator dan lokasi terkait layanan aplikasi.
Offbid Massal: Pengemudi akan mematikan aplikasi secara serentak mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, yang diperkirakan melumpuhkan layanan pemesanan penumpang, makanan, dan barang. Masyarakat diimbau tidak memesan layanan ojol pada hari tersebut untuk menghindari gangguan.
Dampak Lalu Lintas: Kepolisian meminta masyarakat menghindari kawasan Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan sekitar DPR karena potensi kemacetan panjang. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional akan diterapkan.
Tanggapan Pihak Terkait
Garda Indonesia: Ketua Umum Raden Igun Wicaksono meminta maaf atas potensi gangguan, namun menegaskan aksi ini adalah respons atas ketidakadilan bertahun-tahun. Ia juga mengancam tindakan lebih tegas jika tuntutan tidak dipenuhi, termasuk "pemberontakan keras" terhadap aplikator.Kementerian Perhubungan: Menhub Dedy Purwagandhi menyatakan tidak melarang aksi sebagai bentuk aspirasi, namun menyarankan pengemudi berdiskusi langsung dengan aplikator. Kemenhub berjanji memfasilitasi diskusi dengan aplikator dan Komisi V DPR RI untuk mencari solusi.
Kepolisian: Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari titik demo dan menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk meminimalkan kemacetan..
Pihak Kepresidenan: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta aksi tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sambil mengakui demonstrasi sebagai hak konstitusional.
Asosiasi Lain: Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ) memilih tidak ikut demo dan tetap bekerja, namun menghormati aksi tersebut.
Tuntutan Utama
Berdasarkan pernyataan Garda Indonesia dan SPAI, berikut ringkasan tuntutan:
- Penurunan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10%.
- Penghapusan program diskriminatif seperti aceng, slot, double order, dan hemat.
- Revisi tarif agar lebih adil dan seimbang dengan biaya operasional.
- Payung hukum untuk perlindungan pengemudi ojol dalam RUU Ketenagakerjaan.
- Sanksi tegas dari pemerintah terhadap aplikator yang melanggar regulasi, sesuai Permenhub PM No.12/2019 dan Kepmenhub KP No.1001/2022.
Dampak dan Imbauan
Aksi ini diperkirakan menyebabkan kemacetan signifikan di Jakarta dan gangguan layanan transportasi daring di seluruh Indonesia. Masyarakat diminta menyesuaikan jadwal perjalanan dan menghindari pemesanan layanan ojol pada 20 Mei 2025. Garda Indonesia berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi regulasi dan melindungi pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital.
Demo ojol 20 Mei 2025 adalah respons atas ketidakadilan sistemik yang dihadapi pengemudi, mulai dari potongan aplikasi yang berlebihan, tarif tidak wajar, hingga kurangnya perlindungan hukum. Dengan skala aksi yang masif dan dampak yang signifikan, demonstrasi ini menyoroti urgensi reformasi dalam industri transportasi daring di Indonesia. Pemerintah dan aplikator didesak untuk segera menanggapi tuntutan demi menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pengemudi ojol.
